Mantan Ketum KOHATI Dipukul Polisi, BADKO HMI Malut Ultimatum Kapolres Halsel
Halmahera Selatan, demonstrasi HMI Cabang Bacan, Selasa (2/9/2025), berubah menjadi panggung represif. Seorang mantan Ketua Korps HMI-Wati (KOHATI) BADKO HMI Maluku Utara menjadi korban pemukulan oleh aparat dalam usaha pembubaran massa di depan kantor pemerintahan daerah.
Korban perempuan itu kini menderita luka fisik dan trauma psikologis luka yang tidak hanya memar, tapi juga mencoreng citra polisi sebagai penjaga demokrasi.
Ketua Umum BADKO HMI Malut mengutuk keras insiden itu:
> “Kami mengutuk keras pemukulan terhadap mantan Ketum KOHATI BADKO HMI Malut. Ini pelecehan demokrasi sekaligus penghinaan terhadap perempuan. Kapolres Halsel harus segera dicopot, dan oknum pemukul diproses hukum.”
BADKO memperluas tuntutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot, dugaan keterlibatan jenderal polisi dalam tambang ilegal dan penyelundupan narkoba diusut tuntas. Bila tuntutan diabaikan, seluruh cabang HMI di Malut siap bergerak turun ke jalan dengan skala yang lebih besar dan energik.
Rekam Jejak Represif Aparat: Dari Reformasi Hingga Kini
Kasus Bacan ini bukan kejadian tunggal. Selama lebih dari dua dekade, pola kekerasan aparat terhadap demonstran terutama mahasiswa telah menjadi jejak panjang yang tak bisa dihapuskan:
Semanggi I & II (1998): Penembakan massal mahasiswa Trisakti dan Semanggi jadi luka besar reformasi.
2019 – Tolak Revisi UU KPK & RKUHP di Kendari, dua mahasiswa tewas tertembak; pertanggungjawaban hingga kini belum jelas.
2020 – Protes Omnibus Law ribuan mahasiswa ditangkap, dibubarkan dengan gas air mata secara brutal; ratusan luka dan hilang hak dasar.
2024 – Protes UU Pilkada banyak pengunjuk rasa dituding sebagai kriminal dan dicokok secara sepihak.
2025 – Demonstrasi Anti-korupsi & BBM: Pemukulan, penembakan, penggunaan gas berlebihan di berbagai kota; beberapa korban meninggal dan ratusan luka.
Kutipan dari Amnesty International Suara Kebenaran
Amnesty International secara konsisten mengecam penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi di Indonesia. Dalam laporan resmi, mereka menyatakan:
> “Authorities in Indonesia must promptly ensure an independent and impartial investigation … Nobody should die while exercising their right to freedom of expression and peaceful assembly.”
– Montse Ferrer, Regional Research Director, Amnesty International
Amnesty juga mencatat data mencengangkan dari tahun 2024 puluhan orang yang menunjukkan keberanian di jalanan justru dipaksa diam:
344 demonstran ditangkap
152 terluka fisik
17 terkena efek gas air mata
15 mahasiswa dirawat di rumah sakit
123 kasus pelecehan fisik
288 ancaman dan serangan digital (termasuk terhadap wartawan dan aktivis)
Laporan ini juga menyoroti penggunaan spyware yang diimpor antara 2017–2023 dan digunakan untuk memantau aktivis serta wartawan menunjukkan bagaimana pemerintah memperkuat kontrolnya terhadap kebebasan berpendapat.
Inti Pesan: Reformasi Tak Bisa Dibiarkan Jadi Slogan
Aparat masih terlalu sering dipandang sebagai penjaga kekuasaan, bukan pelayan warga. Pola kekerasan terhadap mahasiswa terlebih saat mereka menyuarakan demokrasi menandakan pergeseran dari fungsi polisi sebagai penegak hukum menuju alat kontrol. Amnesty mendesak agar ada investigasi independen, pertanggungjawaban nyata, dan perlindungan atas hak sipil dan demokrasi dijunjung tinggi.
