Oleh Redaksi Khusus
METRO – Kepanikan itu kini makin kentara. Welly Adiwantra, Kepala BKPSDM Kota Metro, mendadak muncul di Polres Metro bukan untuk menjelaskan tudingan rekrutmen tenaga honorer ilegal yang menyeret-nyeret namanya, tapi untuk melaporkan pencemaran nama baik.
Langkah ini bukan tanpa tafsir. Di mata publik yang mencermati, ini seperti manuver defensif seorang pejabat yang tengah gelisah. Apalagi, laporan masyarakat soal dugaan pemalsuan SK dan rekrutmen bodong justru sedang diproses serius di Polda Lampung.
Maka muncul pertanyaan: apa yang sebenarnya disembunyikan?
Berdasarkan penelusuran redaksi, laporan masyarakat itu bukan isapan jempol. Ada rentetan pengaduan masuk sejak awal tahun terkait oknum dalam tubuh Pemkot Metro yang bermain dalam proses perekrutan honorer. Nama Welly disebut-sebut berada dalam pusaran informasi itu—entah sebagai pelaku, pembiaran, atau hanya kebetulan disebut.
Namun alih-alih memberi klarifikasi terbuka, Welly memilih jalur ‘balik badan’ dengan melaporkan balik. Gaya klasik pejabat: serang balik, bungkam kritik, dan bungkus kasus dengan narasi pencemaran nama baik.
“Itu langkah panik. Kalau tak terlibat, buktikan di depan hukum. Kenapa malah buru-buru cari pelindung dengan laporan ke Polres?” kata salah satu tokoh masyarakat Metro yang enggan namanya dicantumkan karena alasan keamanan.
Langkah ini justru menambah tanda tanya. Apalagi dalam pernyataannya kepada media, Welly menyebut “dirinya dirugikan atas pemberitaan yang menyebut keterlibatannya”. Pernyataan ini tak menyentuh substansi: benarkah ada rekrutmen honorer ilegal? Benarkah ada SK palsu? Siapa yang bermain?
Tak satu pun dijawab.
Yang muncul justru himbauan agar masyarakat “lebih bijak” menerima informasi. Ini terdengar seperti ceramah moral dari orang yang sedang tersudut. Dan publik Metro, yang sudah muak dengan praktik-praktik kotor di birokrasi, tentu tak mudah digiring dengan pernyataan normatif.
Sementara itu, di Polda, proses klarifikasi terhadap pelapor terus bergulir. Sejumlah saksi dari internal BKPSDM bahkan disebut-sebut telah dimintai keterangan. Aroma busuk dugaan praktik rekrutmen gelap itu kini tak bisa lagi ditutupi parfum pernyataan pejabat.
Masyarakat Metro hanya ingin satu hal: kejelasan. Jika ada mafia tenaga honorer di dalam pemerintahan, harus dibongkar. Jika benar ada praktik jual-beli SK, harus diadili. Dan jika ternyata ada pejabat yang panik karena namanya disebut dalam laporan masyarakat, publik pun berhak bertanya—kenapa panik, jika tak merasa bersalah? ***
