JAKARTA – Penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta tak tersandera persoalan anggaran. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat membuka akses wilayah terdampak dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Lasarus menegaskan, Menteri PU tidak perlu ragu menggunakan anggaran yang tersedia untuk menangani kondisi darurat. Bahkan, jika kebutuhan di lapangan melampaui alokasi awal sekitar Rp100 miliar, anggaran tambahan dapat digunakan sesuai kebutuhan.
“Kalaupun harus mengambil dana lebih dari Rp100 miliar pun, Bapak lakukan saja di sana. Agar penanganan kebutuhan darurat di NTT bisa dilakukan dengan segera,” kata Lasarus dalam Raker dan RDP Komisi V terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri PU menjelaskan bahwa kementeriannya sementara menggunakan anggaran yang telah tersedia untuk menangani kebutuhan darurat di NTT.
Menurut penjelasan Menteri PU, berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, kebutuhan penanganan bencana semestinya dibiayai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, keterbatasan anggaran di BNPB membuat pemerintah harus mencari langkah alternatif agar penanganan di lapangan tidak terhenti. Kementerian PU pun memilih menggunakan anggaran yang tersedia terlebih dahulu.
Lasarus menilai keputusan untuk segera bergerak sangat penting. Sebab, kondisi penanganan bencana di NTT masih menghadapi tantangan berat.
Komisi V DPR RI memperoleh informasi bahwa sejumlah wilayah hingga kini belum dapat diakses. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Masih cukup berat, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani bencana di NTT. Bahkan ada beberapa daerah masih belum bisa diakses. Sedangkan belum bisa diakses, berarti bantuan belum bisa datang,” ujar legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain persoalan akses, Lasarus menyoroti kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Dia mengusulkan pembangunan sumur bor sederhana sebagai salah satu solusi cepat, jika sesuai dengan kondisi geologi dan lapangan.
Menurutnya, dalam situasi darurat, pemenuhan kebutuhan air bersih tidak selalu harus menunggu pembangunan infrastruktur berskala besar.
Yang terpenting, masyarakat bisa segera mendapatkan akses terhadap air bersih.
“Yang penting air bisa ditemukan. Itu menurut saya bisa. Saya pengalaman kalau di tempat saya di Kalimantan, kita bisa dengan alat yang sederhana itu satu-dua hari itu, satu sumur sudah bisa jadi,” kata Lasarus.
Pendekatan tersebut, lanjut dia, bisa dipertimbangkan untuk wilayah terdampak di NTT apabila kondisi lapangan memungkinkan.
Solusi sederhana dan cepat dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sembari pemerintah menyiapkan penanganan dan pembangunan infrastruktur yang lebih permanen.
Lasarus kembali menegaskan dukungan Komisi V DPR RI terhadap langkah Menteri PU dalam menangani kondisi darurat tersebut.
Dia meminta persoalan keterbatasan anggaran antarlembaga tidak menjadi alasan untuk menunda penanganan masyarakat yang membutuhkan.
“Daripada kita saling tunggu, Bapak tanya juga BNPB, duitnya juga tidak ada. Siapa yang mesti memperbaiki situasi yang dalam keadaan darurat ini? Jadi monggo, Pak, kami support,” pungkasnya. (**)
