Breaking News
“Kemenag Lampung: Penghulu Pungli Siap Dicopot, SIMKAH Dipakai Tutup Celah Permainan Status Nikah.”HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan KolaboratifKPK Gandeng Jurnalis dan Kreator Manado, Pesan Antikorupsi Dikemas Lebih KreatifBelanja Daerah Capai Rp1,76 Triliun, KPK Soroti Pengadaan di Hulu Sungai TengahKPK Dorong Komunikasi Publik Jadi Senjata Pencegah Korupsi di DaerahMinta Sponsorship Fashion Show Anak, Eks Pejabat Pajak Diduga Terima Gratifikasi

rayapost.com

Nasional

Berita Terkini7 Sep 2026 - 13:45 WIB

“Kemenag Lampung: Penghulu Pungli Siap Dicopot, SIMKAH Dipakai Tutup Celah Permainan Status Nikah.”

“Kemenag Lampung: Penghulu Pungli Siap Dicopot, SIMKAH Dipakai Tutup Celah Permainan Status Nikah.” RayaPost.com— Teluk...

Nasional2 Sep 2026 - 20:52 WIB

HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan Kolaboratif

HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan Kolaboratif JAKARTA— RayaPost.com, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan tetap...

Matrikulasi Pemberantasan Korupsi 2026 yang digagas khusus jurnalis media massa dan Temu Kawan Artsy yang digagas khusus untuk ilustrator lokal, yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/8). Matrikulasi Pemberantasan Korupsi 2026 yang digagas khusus jurnalis media massa dan Temu Kawan Artsy yang digagas khusus untuk ilustrator lokal, yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/8).

Hukum & Kriminal21 Agu 2026 - 13:58 WIB

KPK Gandeng Jurnalis dan Kreator Manado, Pesan Antikorupsi Dikemas Lebih Kreatif

MANADO – Pesan antikorupsi tak selalu harus disampaikan dengan bahasa formal dan kaku. Cerita, tulisan,...

Berita Terkini

“Kemenag Lampung: Penghulu Pungli Siap Dicopot, SIMKAH Dipakai Tutup Celah Permainan Status Nikah.” Berita Terkini

“Kemenag Lampung: Penghulu Pungli Siap Dicopot, SIMKAH Dipakai Tutup Celah Permainan Status Nikah.”

Habibullah Jimad Mundur dari Bursa Rektor Unila, Peta Persaingan Mulai Berubah Berita Terkini

Habibullah Jimad Mundur dari Bursa Rektor Unila, Peta Persaingan Mulai Berubah

Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (20/8). Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (20/8).

Hukum & Kriminal21 Agu 2026 - 13:55 WIB

Belanja Daerah Capai Rp1,76 Triliun, KPK Soroti Pengadaan di Hulu Sungai Tengah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kabupaten...

Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan/Stakeholders bertajuk “Pemanfaatan Layanan Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah”. Kegiatan berlangsung di Kantor DKIPS Sulawesi Utara, Manado, Rabu (19/8).Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan/Stakeholders bertajuk “Pemanfaatan Layanan Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah”. Kegiatan berlangsung di Kantor DKIPS Sulawesi Utara, Manado, Rabu (19/8).

Hukum & Kriminal21 Agu 2026 - 13:52 WIB

KPK Dorong Komunikasi Publik Jadi Senjata Pencegah Korupsi di Daerah

MANADO – Informasi publik tidak cukup hanya dipublikasikan. Pemerintah daerah juga dituntut mengelolanya secara terbuka,...

KPK) melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu HNV selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Banten (2011) dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus (2015-2018)KPK) melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu HNV selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Banten (2011) dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus (2015-2018)

Hukum & Kriminal21 Agu 2026 - 13:50 WIB

Minta Sponsorship Fashion Show Anak, Eks Pejabat Pajak Diduga Terima Gratifikasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan HNV, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak...

Pendidikan

Menuju World Class University, UIN Banten Diminta Jual Kekhasan Lokal Nasional

Menuju World Class University, UIN Banten Diminta Jual Kekhasan Lokal

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi. Foto: Oji/MahendraAnggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi. Foto: Oji/Mahendra

Nasional21 Agu 2026 - 06:26 WIB

Gempa Susulan Capai 3.000 Kali, DPR Minta Penanganan NTT Jangan Tersandera Administrasi

JAKARTA – Ribuan gempa susulan masih mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut membuat pemerintah...

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Raker dan RDP Komisi V di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Foto: Oji/MahendraKetua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Raker dan RDP Komisi V di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Foto: Oji/Mahendra

Nasional21 Agu 2026 - 06:18 WIB

Bencana NTT, Lasarus Minta Menteri PU Tak Ragu Gunakan Anggaran Tambahan

JAKARTA – Penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta tak tersandera persoalan anggaran....

Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni saat mengikuti Kunjungan Spesifik ke Unit Percetakan Al-Quran di Ciawi, Bogor, Kamis (20/8/2026). Foto : Ria/AlmaAnggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni saat mengikuti Kunjungan Spesifik ke Unit Percetakan Al-Quran di Ciawi, Bogor, Kamis (20/8/2026). Foto : Ria/Alma

Nasional21 Agu 2026 - 06:16 WIB

Gempa NTT, Komisi VIII DPR Desak Bantuan Dipercepat dan Mitigasi Diperkuat

CIAWI – Gempa yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian Komisi...

Nasional

HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan Kolaboratif Nasional

HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan Kolaboratif

Belanja Daerah Capai Rp1,76 Triliun, KPK Soroti Pengadaan di Hulu Sungai Tengah Hukum & Kriminal

Belanja Daerah Capai Rp1,76 Triliun, KPK Soroti Pengadaan di Hulu Sungai Tengah

KPK Dorong Komunikasi Publik Jadi Senjata Pencegah Korupsi di Daerah Hukum & Kriminal

KPK Dorong Komunikasi Publik Jadi Senjata Pencegah Korupsi di Daerah

Minta Sponsorship Fashion Show Anak, Eks Pejabat Pajak Diduga Terima Gratifikasi Hukum & Kriminal

Minta Sponsorship Fashion Show Anak, Eks Pejabat Pajak Diduga Terima Gratifikasi

Gempa Susulan Capai 3.000 Kali, DPR Minta Penanganan NTT Jangan Tersandera Administrasi Nasional

Gempa Susulan Capai 3.000 Kali, DPR Minta Penanganan NTT Jangan Tersandera Administrasi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kamis (20/8/2026). Foto: Karisma/AlmaAnggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kamis (20/8/2026). Foto: Karisma/Alma

Nasional21 Agu 2026 - 06:10 WIB

Menuju World Class University, UIN Banten Diminta Jual Kekhasan Lokal

SERANG – Menjadi kampus kelas dunia tak berarti harus seragam dengan perguruan tinggi lain. UIN...