Kemenag Lampung Buka Pintu Kritik Pers, Zulkarnain Akui Komunikasi Belum Optimal
RayaPost.com— Teluk Betung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung, Zulkarnain, mempersilakan insan pers mengkritisi kebijakan dan kinerja lembaganya. Ia bahkan mengakui komunikasi serta pelayanan informasi publik di lingkungan Kemenag Lampung masih membutuhkan pembenahan.
Pernyataan itu disampaikan Zulkarnain dalam Media Gathering Bersama Insan Pers Tahun 2026 di Aula Saibatin, Kantor Kanwil Kemenag Lampung, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti 32 media massa yang bertugas di Provinsi Lampung.
Di hadapan para jurnalis, Zulkarnain menegaskan pers tidak semestinya hanya diposisikan sebagai mitra publikasi pemerintah. Media, menurut dia, juga memiliki fungsi sebagai mitra kritis yang independensinya harus dihormati.
Baginya, kritik dan pemberitaan media merupakan bagian dari mekanisme evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam mengidentifikasi kelemahan pelayanan publik.
“Kami memandang pers bukan sekadar mitra publikasi, melainkan mitra sejawat dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus mitra kritis yang independensinya harus tetap kita hormati bersama-sama,” kata Zulkarnain.
Ia tidak keberatan jika wartawan mengkritisi kebijakan, kinerja, maupun pelayanan di lingkungan Kemenag Lampung. Namun, ia mengingatkan pentingnya verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan.
“Silakan teman-teman media melakukan kritik. Tidak ada masalah bagi saya untuk dikritik. Namun, alangkah baiknya jika informasi yang diperoleh kita crosscheck terlebih dahulu, tabayun, klarifikasi, dan mencari solusi bersama-sama. Tujuan kita sama, yaitu memperbaiki institusi Kementerian Agama ke depan,” ujarnya.
Akui Komunikasi Birokrasi Masih Bermasalah
Di balik komitmen membuka ruang kritik, Zulkarnain mengakui pelayanan komunikasi dan informasi publik di lingkungan Kemenag Lampung belum berjalan optimal.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kantor wilayah, tetapi juga satuan kerja di bawahnya, mulai dari madrasah hingga Kantor Urusan Agama (KUA).
Ia menyoroti kemungkinan terjadinya keterlambatan respons terhadap permintaan informasi maupun konfirmasi wartawan. Situasi semacam itu, menurut dia, berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Karena itu, Zulkarnain meminta seluruh jajaran Kemenag Lampung memperbaiki pola komunikasi dengan media. Keterbukaan informasi, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus tercermin dalam tindakan aparatur.
“Saya sudah meminta jajaran agar terus memperbaiki komunikasi dengan teman-teman media. Jangan sampai informasi atau permintaan konfirmasi yang disampaikan media justru tertunda. Kita harus membangun komunikasi yang baik dan saling menghormati,” tegasnya.
Selain komunikasi publik, Zulkarnain juga menyinggung penanganan persoalan aparatur, termasuk dugaan pelanggaran disiplin dan mutasi jabatan. Ia menegaskan setiap persoalan harus ditangani berdasarkan mekanisme dan prosedur administrasi pemerintahan yang berlaku.
Pers Bukan Sekadar Saluran Publikasi
Media gathering tersebut juga dimanfaatkan Kanwil Kemenag Lampung untuk memaparkan capaian kinerja, prestasi, program prioritas, layanan unggulan, serta sejumlah isu strategis sepanjang 2026.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Bagian Tata Usaha Yan Maradonna, para kepala bidang, pembimbing masyarakat (Pembimas), serta ketua tim kerja di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung.
Zulkarnain berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial atau ruang penyampaian keberhasilan institusi. Ia menginginkan komunikasi dua arah yang terbuka dan berlangsung secara berkelanjutan.
Sebab, kemitraan pemerintah dengan pers tidak berarti menghilangkan jarak kritis. Independensi media dan fungsi kontrol sosial tetap harus dijaga.
Bagi Kemenag Lampung, kritik yang disampaikan secara profesional dan berbasis informasi terverifikasi semestinya menjadi bahan perbaikan, bukan sesuatu yang harus dihindari.
Ujungnya, keterbukaan bukan semata soal kesediaan pejabat menerima kritik, melainkan kesanggupan birokrasi merespons pertanyaan publik dan memperbaiki pelayanan.
“Tujuan kita sama, yaitu menyuarakan kebenaran dan memberikan pelayanan terbaik kepada umat,” tandas Zulkarnain.(***)









