Breaking News

Politik

Dorong Raperda Perlindungan Guru, DPRD Bandar Lampung: Jangan Takut Tegakkan Disiplin!

badge-check

Dorong Raperda Perlindungan Guru, DPRD Bandar Lampung: Jangan Takut Tegakkan Disiplin! Perbesar

Dorong Raperda Perlindungan Guru, DPRD Bandar Lampung: Jangan Takut Tegakkan Disiplin!

RayaPost.com— Teluk Betung, Guru membutuhkan perlindungan hukum ketika menjalankan tugas mendidik, termasuk saat harus mengambil tindakan tegas untuk menegakkan disiplin peserta didik. Tanpa kepastian hukum, guru berisiko terjebak dalam ketakutan menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan yang semestinya menjadi bagian dari proses pendidikan.

Persoalan itu menjadi salah satu perhatian Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di ruang lobi DPRD, Selasa (17/11/2026).

Anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung, M. Ariesman Akbar, menilai regulasi tersebut mendesak untuk memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya.

Menurut dia, selama ini tidak sedikit guru yang merasa ragu mengambil tindakan disiplin terhadap siswa karena khawatir berhadapan dengan persoalan hukum. Jika kondisi ini terus berlangsung, kewenangan guru dalam membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik dikhawatirkan semakin terbatas.

“Kami mendorong penuh usulan Raperda Perlindungan Guru ini. Jangan hanya berhenti di meja pembahasan, tetapi harus segera ditindaklanjuti sampai disahkan,” kata Akbar.

Ia menegaskan, perlindungan guru tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kekebalan hukum. Justru, regulasi itu harus memberikan batas yang jelas antara tindakan pendisiplinan yang sah dalam proses pendidikan dengan tindakan yang melanggar hukum atau kode etik profesi.

“Perlindungan ini bukan untuk membuat guru kebal hukum, tetapi memberikan rasa aman agar mereka dapat mendidik sesuai kode etik dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Akbar mengingatkan, guru merupakan salah satu aktor utama dalam menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, negara dan pemerintah daerah perlu memastikan tenaga pendidik dapat bekerja tanpa dibayangi ketakutan yang berlebihan, sepanjang tindakan mereka dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau guru tidak dilindungi, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik? Karena itu, usulan ini harus kita dorong penuh,” katanya.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV juga meminta Dinas Pendidikan memberikan masukan substantif agar materi Raperda tidak berhenti sebagai norma administratif.

Regulasi itu diharapkan menjawab persoalan konkret yang dihadapi guru, mulai dari perlindungan profesi, kepastian hukum hingga jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas.

“Kami ingin Raperda ini bukan sekadar regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh guru-guru kita,” ujar Akbar.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyambut baik inisiatif DPRD tersebut. Dinas menyatakan siap mengawal penyusunan materi dan pasal-pasal Raperda agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pendidikan di daerah.

DPRD berharap pembahasan Raperda Perlindungan Guru dapat segera dituntaskan hingga tahap pengesahan.

Dengan demikian, guru memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan tugas mendidik, termasuk menegakkan disiplin tanpa mengabaikan hak dan perlindungan peserta didik.

Sebab, perlindungan terhadap guru bukanlah pembenaran atas tindakan sewenang-wenang. Namun, guru juga tidak seharusnya dibiarkan bekerja dalam ketakutan ketika menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini