JAKARTA – Ribuan gempa susulan masih mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut membuat pemerintah diminta bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi meminta pembangunan hunian sementara (huntara), pemulihan akses jalan, hingga penyediaan air bersih dan makanan segera dilakukan. Dia mengingatkan, penanganan darurat jangan sampai tersendat karena persoalan administratif.
“Yang penting dikerjakan dulu hal-hal yang utama yang memang dibutuhkan masyarakat seperti huntara, perbaikan jalan-jalan yang terputus, air bersih untuk kebutuhan masyarakat di sana, makanan,” kata Abdul Hadi saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurut dia, kondisi pascabencana di NTT membutuhkan respons cepat. Terlebih, gempa susulan dilaporkan masih terjadi dan telah mencapai sekitar 3.000 kali.
Situasi tersebut membuat sebagian masyarakat masih harus menghadapi persoalan infrastruktur sekaligus kebutuhan dasar yang mendesak.
Abdul Hadi mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi mitra kerja Komisi V, perlu segera mengambil tindakan di lapangan.
“Enggak mesti harus menunggu persetujuan, tetapi tadi kami sepakati yang penting dikerjakan dulu hal-hal yang utama yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujar politikus Fraksi PKS tersebut.
Meski meminta penanganan dipercepat, Abdul Hadi menekankan pentingnya koordinasi dengan bendahara umum negara. Menurutnya, langkah darurat tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah penanganan dilakukan, pemerintah dapat menyampaikan laporan kepada DPR terkait penggunaan anggaran dan berbagai tindakan yang telah dijalankan.
“Kami berharap ketika mereka sudah kerjakan nanti tinggal dilaporkan dan kami juga tidak akan menjadikan sesuatu itu menjadi masalah, tetapi sudah diketahui oleh Komisi V bahwa itu adalah kebutuhan yang segera dan penting untuk diselesaikan oleh pemerintah,” katanya.
Legislator daerah pemilihan NTB II tersebut menilai fleksibilitas sangat dibutuhkan dalam situasi bencana. Persoalan administratif, kata dia, jangan sampai membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kebutuhan dasar.
Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas dan koordinasi. Setiap langkah pemerintah harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi V DPR RI juga membuka kemungkinan melakukan kunjungan langsung ke lokasi bencana di NTT.
Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Hasil peninjauan nantinya diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendorong kementerian dan lembaga terkait mengambil kebijakan yang tepat.
“Kami juga mengetahui kebutuhan-kebutuhan lapangan dan kami juga mendorong mitra untuk segera melakukan hal yang penting, strategis, yang utama,” pungkas Abdul Hadi. (**)
